Deep Blue Sea

Menyoal Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan berasal dari kata merdeka yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia – red) bermakna bebas (dari penghambaan, penjajahan dsb); berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak tergantung pada orang lain atau pihak tertentu. Sedangkan kemerdekaan bermakna keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi dsb). Maka berbekal definisi itu sekaligus melihat momentum saat ini, apakah Indonesia dapat disebut sebagai negara merdeka? Secara tertulis dan pemikiran, negara kita ini sudah merdeka karena sudah memenuhi berbagai persyaratan negara yaitu: memiliki wilayah untuk ditempati, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan yang berdaulat serta adanya pengakuan dari negara lain. Dan jika diartikan dari segi kualitas dan kehidupan rakyat yang ada di Indonesia ini, sebenarnya Indonesia ini belum merdeka. Mengapa? Karena banyak sekali alasan tentang ketidakmerdekaan Indonesia ini. Negara dapat disebut merdeka jika semua rakyat yang berada di negara tersebut terjamin dalam kehidupannya. Negara kita belum merdeka juga karena masih belum terbukanya di dalam sistem pemerintahan kepada rakyat. Satu lagi alasan negara kita belum merdeka karena masih banyak wakil-wakil rakyat yang hanya memihak kepada organisasinya sendiri atau hanya kalangannya sendiri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa: “…dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…” Pun dalam Pancasila sila ke lima yang berbunyi: “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dari kedua landasan filosofis dan landasan idiil Indonesia ini berarti sesungguhnya sejak awal proklamasi kemerdekaan, negara telah bertekad untuk menjamin kehidupan rakyatnya dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Namun pada kenyataannya bagaimana? Menurut catatan BPS bahwa pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin 16,66 % atau sekitar 30 juta jiwa. Pada tahun 2005, angka kemiskinan berkurang menjadi 16 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Namun pada 2007 seiring dengan naiknya harga minyak dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak menjadi 39 juta orang, jumlah penduduk miskin mencapai 17,75 %. Sementara pada tahun 2010, persentase jumlah penduduk miskin berkurang jadi 13,33 % saja atau sekitar 31 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus 2009 sebanyak 237 juta jiwa. Meski pemerintah menunjukkan prestasi yang cukup signifikan, namun hal ini ironis dengan kondisi Indonesia yang luar biasa melimpah sumber daya alamnya. Masih segar dalam ingatan kita di tahun 2009 lalu bagaimana mengenaskannya kematian 92 orang di Yahukimo, Papua. Padahal kita mengetahui betapa kayanya Papua dengan PT Freeport yang bukan hanya menghasilkan tembaga sebenarnya, tapi juga emas dan peraknya. Ini menunjukkan betapa kurang tanggapnya negara terhadap kesulitan warganya. Seakan negara menutup mata dan telinga atas semua kasus ini sehingga entah bagaimana akhir kasus ini sekarang. Negara kita belum merdeka, indikator lain adalah juga karena masih belum terbukanya di dalam sistem pemerintahan kepada rakyat. Transparansi APBN masih merupakan hal yang paling mustahil diketahui rakyatnya sendiri. Seakan masyarakat bukan pihak yang perlu tahu kemana dana-dana yang berasal dari berbagai pajak itu lenyap namun tak bersisa dan tak meninggalkan pembangunan yang nyata. Alokasi 20 % APBN sebagai dana pendidikan masih menjadi cita-cita yang entah kapan akan terwujud, karena dalam kenyataannya akses pendidikan masih sulit digapai masyarakat menengah ke bawah. Namun patut kita apresiasi putra putri terbaik bangsa ini yang sering mewakili Indonesia ke ajang internasional dalam berbagai event dan lomba. Ini membuktikan bahwa putra putri terbaik kita memberikan secercah harapan bahwa dengan prestasinya. Mengutip pidato presiden ketika peringatan hari teknologi nasional, 11 Agustus lalu yang menyatakan bahwa di tahun 2030 Indonesia akan mencapai peringkat kelima dunia dalam bidang teknologi setelah Cina, Amerika, India dan Korea. Ini bukan hal yang mustahil karena sesungguhnya sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia sesungguhnya kita sudah siap dengan semua ini hanya tinggal daya dukung dari semua kalangan. Namun, sebelum mengangankan itu semua (meski mari kita berharap bahwa ini akan benar-benar terjadi) renungkan satu pertanyaan ini: bagaimana kita bisa mencapai peringkat kelima jika pemimpinnya masih sulit memimpin? Dan hakikatnya pemimpin adalah representasi dari rakyat yang dipimpinnya. Jika pemimpin-pemimpin Indonesia masih banyak yang melakukan korupsi, sesungguhnya itulah refleksi dari rakyat Indonesia saat ini. Meskipun tentu yang dikorupsikan bukan hanya uang tunai saja. Karakter pemimpin yang paling penting adalah melayani masyarakat, menjadi pedoman dan teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Coba tengok Perdana Menteri Irak yang begitu dicintai rakyatnya. Erbakan dicintai rakyatnya karena melayani masyarakatnya dengan sepenuh hati dan kemanfaatan yang dirasakan masyarakat sehingga terbentuk jaringan yang kuat. Yang kita butuhkan berikutnya adalah bagaimana pemimpin itu menjadi value edit, pengatur nilai citra kebaikan. Sehingga meski masyarakatnya amoral, maka dia menjadi nilai pembaik di dalam masyarakat. Satu lagi alasan negara kita belum merdeka karena masih banyak wakil-wakil rakyat yang hanya memihak kepada organisasinya sendiri atau hanya kalangannya sendiri. Terkadang, imbas dari keberpihakan ini menimbulkan efek timpang terhadap masyarakat. Masyarakat akhirnya krisis kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga ketika negara asing membawa iming-iming yang menggiurkan, tak sedikit masyarakat kita ikut terbawa. Ini menyebabkan seakan Indonesia sudah seperti tidak punya kedaulatan. Kedaulatan telah digadaikan seperti barang murah demi mendapatkan prestise dunia. Idealisme yang dibangun para pahlawan, hilang dalam hitungan tahun yang tak terlalu lama. Negara asing telah banyak merongrong kebijakan internal negara. Kalau sudah begini, masih bisakah bahwa Indonesia telah benar-benar merdeka?

IPM KABUPATEN PANDEGLANG

Setahun lalu atau lebih tepatnya pertengahan tahun 2010 lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pandeglang berada di urutan ke tujuh dari delapan kabupaten/kota di Propinsi Banten. Jika pemerintah Pandeglang tidak membenahi sistem dan peningkatan sarana prasarana penyokong pertumbuhan IPM, maka bukan tidak mungkin posisi ini diperkirakan akan melorot lagi ke urutan terakhir. Hal lain yang mempengaruhi bisa jadi juga lantaran Kabupaten Lebak sebagai sudah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan IPM. Sebagai bagian dari masyarakat Pandeglang, tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja keras melakukan pem­bangunan dan pelayanan untuk masyarakat yang berlaku bagi semua aparatur pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Sebenarnya Pandeglang bisa maju karena luas wilayah yang meliputi sepertiga luas Banten. Pandeglang juga memiliki topografi geografis yang paling lengkap dibanding kabupaten/kota lainnya. Topografi ini meliputi enam gunung, dataran tinggi, dataran rendah bahkan lautan yang kaya akan sumber daya alam yang bisa diolah.

IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks ini dikembangkan tahun 1990 oleh Amartya Sen (pemenang Nobel asal India) dan seorang ekonom Pakistan Mhbub Ul Haq yang dibantu Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Angka Harapan Hidup di Pandeglang yang baru mencapai 63 tahun. Angka ini lebih rendah dari angka harapan hidup di Provinsi Banten yaitu 70 tahun. Selain itu, dilihat pendapatan masyarakat rata-rata hanya Rp 190.256 serta tingkat pen­didikan masyarakat mayoritas hanya lulusan SD semakin memperkuat pernyataan bahwa Pandeglang semakin terbelakang. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka bisa jadi Pandeglang akan terus tertinggal oleh kabupaten dan kota lain di Banten dan tetap berada di level 50 kabupaten tertinggal di Indonesia. Menurut sumber dari BAPPEDA, IPM di Pandeglang hanya 67,99% sedangkan di Banten sudah mencapai 72% per tahun. Maka yang diperlukan saat ini adalah bagaimana caranya meningkatkan IPM dengan cara yang signifikan dan tidak hanya menunggu IPM ini berjalan secara alamiah.

Seorang penulis menyebutkan bahwa di Belanda, setiap hari sekolah mewajibkan membaca buku di luar spesifikasinya. Dalam opini lain, Belanda telah menjadi negara buku pada tahun 1600-an. Maka, tak heran jika Belanda tak pernah menjadi negara yang lembek, namun sayangnya bermental penjajah. Hal ini tentu tidak ingin kita alami, namun tentu menjadi pemikiran dan tanggungjawab bersama bagaimana caranya agar sifat-sifat Belanda yang baik ini menjadi budaya di Indonesia khususnya di Banten. Tentu kita mengetahui bahwa budaya membaca menjadi budaya yang masih amat langka di kalangan masyarakat kita. Bahkan jangankan budaya membaca, 30% masyarakat kita masih berada dalam keadaan buta huruf. Maka bagaimanakah ia dapat membaca jika mengenal huruf saja dia tidak bisa?

Melihat kecenderungan itu semua, diperlukan sebuah terobosan yang harus dilakukan pemerintah. Namun, pemerintah bekerja sendiri tentu tidaklah cukup. Untuk kondisi saat ini, diperlukan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Peran mereka amatlah penting, saat ini pemerintah tidak lagi berperan sebagai one man one show karena hakikatnya semua lapisan masyarakat beserta pirantinya turut serta dalam pembangunan. Salah satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan adalah dengan perwujudan agenda riset nasional pada tingkatan daerah, yang popular dengan istilah Dewan Riset Daerah. Perwujudan agenda ini tentu saja dengan penyesuaian terhadap potensi dan kebutuhan daerah.

Hal lain, dewan riset daerah merupakan suatu dokumen berisikan program-program pembangunan yang berisikan prioritas kegiatan dan indikator capaian pembangunan daerah. Pembangunan daerah tentu memiliki target yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Jangka Panjang (RPJP). Kegiatan yang bertujuan menjalin komunikasi antar lembaga kajian/litbang dan instansi pemerintah lainnya ini berupaya menciptakan suatu proses sinergi dalam perumusan kebijakan (sektoral) dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Jalinan komunikasi antar lembaga kajian atau penelitian dan pengembangan dan instansi pemerintah lainnya diperlukan agar tercipta suatu proses sinergi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Jika hal ini dapat terwujud, maka bukan tidak mungkin IPM Pandeglang, bahkan Banten akan terus meningkat sehingga terwujud tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Adu Popularitas di Pilgub

Pemilihan kepala daerah semakin dekat. Berbagai prediksi tentang pasangan yang akan melaju ke dalam kancah pesta demokrasi di Banten ini semakin ramai terdengar. Bursa calon gubernur dan wakil gubernur semakin variatif. Dari berbagai pengalaman Pemilukada sejumlah daerah membuktikan calon yang berasal dari kalangan artis mampu mendongkrak suara pasangannya. Sebelumnya, pada Pilgub Banten 2006 memunculkan artis Marissa Haque yang harus diakui mampu mendongkrak perolehan suara cukup signifikan yakni mencapai 32 persen. Begitu juga pada Pilgub Jawa Barat, artis Dede Yusuf juga menjadi salah satu faktor penentu kemenangan bersama pasangannya, Ahmad Heryawan.
Apakah popularitas identik dengan keterpilihan? mari coba kita analisis antara kepopuleran dengan karakter pemimpin yang diinginkan masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat Banten mengenai karakter gubernur. Berdasarkan hasil survey Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), karakter pemimpin -dalam hal ini gubernur- adalah yang memiliki track record bersih dari KKN dan jujur, serta program kerja yang bagus. Walaupun pada realitanya, ternyata program kerja bagus dibuat oleh staf ahli calon/timses calon kepala daerah itu sendiri. Bahkan Calon kepala daerah cenderung belum paham apa program kerja yang semestinya dikerjakan.
Incumbent memang selalu populer apalagi jika dipasangkan dengan selebriti. Popularitas Atut tidak bisa ditandingi oleh kandidat lain. Hal itu dikatakan oleh sejumlah politisi dan pengamat politik di Banten menjelang pelaksanaan Pilgub yang akan digelar beberapa bulan lagi. Apakah Atut akan memenangkan pertandingan ini? Riset menunjukkan berbeda. Masyarakat menganggap kinerja Atut buruk pada infrastuktur, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga citra buruk ini bisa menjadi batu sandungan dalam melaju ke kursi Banten satu.
Wahidin Halim yang awalnya diprediksi akan menggandeng Mulya Jayabaya, popularitasnya memang tinggi terutama di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan. Dari program kesejahteraan rakyat (kesra), pasangan ini dinilai memiliki keunggulan pengalaman dan dikenal baik di birokrasi. Kepopuleran WH dan Jayabaya yang notabene incumbent di level kabupaten dan kota, mempunyai nilai plus karena sebagian programnya dirasakan masyarakat serta memiliki jaringan dari kalangan birokrasi, yang mengakibatkan pasangan ini memiliki peluang cukup besar. Duet keduanya merepresentasikan Banten barat-timur. Namun, jika kita lihat kepopuleran Wahidin sebagai Walikota Tangerang, aktivitas dan interaksinya dengan masyarakat hanya di Banten timur. Ia tidak cukup populer di wilayah Banten Barat. “Siapa Atut” sudah jelas di mata masyarakat Banten. Tetapi “siapa Wahidin” belum begitu terang di sebagian masyarakat Banten. Ini menjadi tugas tim sukses Wahidin Halim untuk terus berusaha menarik simpati masyarakat dengan sosialisasi program kerja yang nyata. Jika ini bisa terealisasi, bukan tidak mungkin WH akan banyak dilirik masyarakat. Apalagi jika WH mampu menggaet wakil yang populer dan dikenal positif masyarakat dengan infrastruktur yang kokoh seperti PKS. jalan mulus menuju Banten satu tinggal menunggu waktu.
Lalu bagaimana dengan Jazuli Juwaini? Jazuli Juwaini yang dikenal si kancil putih.memang mampu mendongkak popularitas secara cepat. Popularitas Jazuli yang semula paling buncit naik secara fantastis melewati Wahidin. Bahkan elektabilitasnya kian bulan meningkat hampir imbang dengan Atut dan Wahidin. Ini dikarenakan infrastruktur PKS yang lengkap dan massif. Pemilukada seperti halnya dalam bisnis. Semakin kokoh jaringan maka semakin banyak produk yang terbeli. Kecenderungan tren jazuli naik secara fantastis. Dari berbagai survery popularitas dan elektabiltas Jazuli naik secara fantastis bahkan melampaui Wahidin Halim. Sepertinya, Jazuli yang semula menjadi kuda hitam akan menjadi gajah yang siap tanding. Setidaknya selain jaringan, ia memiliki track record yang jujur dan bersih, dikenal baik di kalangan media, diterima di kalangan akademisi, pengusaha, jawara, pemuda dan ulama. Apalagi kader-kader PKS yang mengusung Jazuli dikenal memiliki loyalitas dan dedikasi hingga terus berjuang dalam di pilgub secara massif. Meskipun saat ini banyak keraguan dari masyarakat akan langkah PKS mengusung calon gubernur dari internal karena cenderung mendukung kandidat dari keluarga Rawu, namun dengan kesolidan tim sukses, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Jazuli akan memenangkan “pertarungan” ini. Apalagi dedikasi dan pengorbanan Jazuli selaku “prajurit” yang harus siap melaksanakan perintah dari DPP PKS untuk maju di pilgub. Maka dengan tekad yang kuat, jaringan yang luas, program kerja yang jelas serta kesolidan tim, akan dapat mengalahkan kedua pasangan lainnya.
Tren pemenangan tidak bisa hanya mengandalkan kualitas potensi diri tetapi juga memerlukan popularitas dan elektabilitas. Banyak kader-kader partai politik atau tokoh independen dan profesional yang memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni gagal untuk memasuki kompetisi politik lantaran tidak populer dan tidak elektabel. Mengenalkan diri ke publik dan memiliki kinerja serta citra yang baik menjadi dua tali yang tidak bisa dipisahkan dalam pemenangan.
Gong pertandingan akan ditabuh, iramanya sudah mulai dibunyikan. Tinggal para wasit dari KPU, Panwas, Polisi mengokohkan aturan, sistem dan tim independen yang mampu mengawal irama perbaikan pilgub ini dengan fair dan elegan. Biarlah masyarakat Banten yang akan menilai, siapa yang layak memimpin Banten?