Deep Blue Sea

Menyoal Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan berasal dari kata merdeka yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia – red) bermakna bebas (dari penghambaan, penjajahan dsb); berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak tergantung pada orang lain atau pihak tertentu. Sedangkan kemerdekaan bermakna keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi dsb). Maka berbekal definisi itu sekaligus melihat momentum saat ini, apakah Indonesia dapat disebut sebagai negara merdeka? Secara tertulis dan pemikiran, negara kita ini sudah merdeka karena sudah memenuhi berbagai persyaratan negara yaitu: memiliki wilayah untuk ditempati, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan yang berdaulat serta adanya pengakuan dari negara lain. Dan jika diartikan dari segi kualitas dan kehidupan rakyat yang ada di Indonesia ini, sebenarnya Indonesia ini belum merdeka. Mengapa? Karena banyak sekali alasan tentang ketidakmerdekaan Indonesia ini. Negara dapat disebut merdeka jika semua rakyat yang berada di negara tersebut terjamin dalam kehidupannya. Negara kita belum merdeka juga karena masih belum terbukanya di dalam sistem pemerintahan kepada rakyat. Satu lagi alasan negara kita belum merdeka karena masih banyak wakil-wakil rakyat yang hanya memihak kepada organisasinya sendiri atau hanya kalangannya sendiri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa: “…dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…” Pun dalam Pancasila sila ke lima yang berbunyi: “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dari kedua landasan filosofis dan landasan idiil Indonesia ini berarti sesungguhnya sejak awal proklamasi kemerdekaan, negara telah bertekad untuk menjamin kehidupan rakyatnya dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Namun pada kenyataannya bagaimana? Menurut catatan BPS bahwa pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin 16,66 % atau sekitar 30 juta jiwa. Pada tahun 2005, angka kemiskinan berkurang menjadi 16 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Namun pada 2007 seiring dengan naiknya harga minyak dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak menjadi 39 juta orang, jumlah penduduk miskin mencapai 17,75 %. Sementara pada tahun 2010, persentase jumlah penduduk miskin berkurang jadi 13,33 % saja atau sekitar 31 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus 2009 sebanyak 237 juta jiwa. Meski pemerintah menunjukkan prestasi yang cukup signifikan, namun hal ini ironis dengan kondisi Indonesia yang luar biasa melimpah sumber daya alamnya. Masih segar dalam ingatan kita di tahun 2009 lalu bagaimana mengenaskannya kematian 92 orang di Yahukimo, Papua. Padahal kita mengetahui betapa kayanya Papua dengan PT Freeport yang bukan hanya menghasilkan tembaga sebenarnya, tapi juga emas dan peraknya. Ini menunjukkan betapa kurang tanggapnya negara terhadap kesulitan warganya. Seakan negara menutup mata dan telinga atas semua kasus ini sehingga entah bagaimana akhir kasus ini sekarang. Negara kita belum merdeka, indikator lain adalah juga karena masih belum terbukanya di dalam sistem pemerintahan kepada rakyat. Transparansi APBN masih merupakan hal yang paling mustahil diketahui rakyatnya sendiri. Seakan masyarakat bukan pihak yang perlu tahu kemana dana-dana yang berasal dari berbagai pajak itu lenyap namun tak bersisa dan tak meninggalkan pembangunan yang nyata. Alokasi 20 % APBN sebagai dana pendidikan masih menjadi cita-cita yang entah kapan akan terwujud, karena dalam kenyataannya akses pendidikan masih sulit digapai masyarakat menengah ke bawah. Namun patut kita apresiasi putra putri terbaik bangsa ini yang sering mewakili Indonesia ke ajang internasional dalam berbagai event dan lomba. Ini membuktikan bahwa putra putri terbaik kita memberikan secercah harapan bahwa dengan prestasinya. Mengutip pidato presiden ketika peringatan hari teknologi nasional, 11 Agustus lalu yang menyatakan bahwa di tahun 2030 Indonesia akan mencapai peringkat kelima dunia dalam bidang teknologi setelah Cina, Amerika, India dan Korea. Ini bukan hal yang mustahil karena sesungguhnya sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia sesungguhnya kita sudah siap dengan semua ini hanya tinggal daya dukung dari semua kalangan. Namun, sebelum mengangankan itu semua (meski mari kita berharap bahwa ini akan benar-benar terjadi) renungkan satu pertanyaan ini: bagaimana kita bisa mencapai peringkat kelima jika pemimpinnya masih sulit memimpin? Dan hakikatnya pemimpin adalah representasi dari rakyat yang dipimpinnya. Jika pemimpin-pemimpin Indonesia masih banyak yang melakukan korupsi, sesungguhnya itulah refleksi dari rakyat Indonesia saat ini. Meskipun tentu yang dikorupsikan bukan hanya uang tunai saja. Karakter pemimpin yang paling penting adalah melayani masyarakat, menjadi pedoman dan teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Coba tengok Perdana Menteri Irak yang begitu dicintai rakyatnya. Erbakan dicintai rakyatnya karena melayani masyarakatnya dengan sepenuh hati dan kemanfaatan yang dirasakan masyarakat sehingga terbentuk jaringan yang kuat. Yang kita butuhkan berikutnya adalah bagaimana pemimpin itu menjadi value edit, pengatur nilai citra kebaikan. Sehingga meski masyarakatnya amoral, maka dia menjadi nilai pembaik di dalam masyarakat. Satu lagi alasan negara kita belum merdeka karena masih banyak wakil-wakil rakyat yang hanya memihak kepada organisasinya sendiri atau hanya kalangannya sendiri. Terkadang, imbas dari keberpihakan ini menimbulkan efek timpang terhadap masyarakat. Masyarakat akhirnya krisis kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga ketika negara asing membawa iming-iming yang menggiurkan, tak sedikit masyarakat kita ikut terbawa. Ini menyebabkan seakan Indonesia sudah seperti tidak punya kedaulatan. Kedaulatan telah digadaikan seperti barang murah demi mendapatkan prestise dunia. Idealisme yang dibangun para pahlawan, hilang dalam hitungan tahun yang tak terlalu lama. Negara asing telah banyak merongrong kebijakan internal negara. Kalau sudah begini, masih bisakah bahwa Indonesia telah benar-benar merdeka?